daftar perusahaan pemegang izin niaga umum bbm

A BADAN USAHA NIAGA UMUM BBM DENGAN STATUS LAPORAN: RUTIN No Nama Badan Usaha Alamat Badan Usaha 1 PT. AKR Corporindo Tbk Wisma AKR Lantai 7 - 8 JL. Panjang Nomor 5 Kebon Jeruk, Jakarta arat 11530 2 PT. Apex Indopacific Rukan Crown Plaza Blok C-08 Jl. Prof.Dr.Soepomo SH No. 231 Jakarta Selatan 3 PT. INU- Izin Niaga Umum "Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin KomiteBPH Migas Henry Ahmad pun sempat mengatakan bahwa di dalam Rancangan Peraturan BPH Migas ini nantinya pemegang izin usaha niaga BBM usaha wajib menyediakan cadangan niaga umum BBM atau biasa dikenal dengan cadangan operasional BBM di dalam negeri selama 23 hari. Kewajiban menyediakan cadangan BBM selama 23 hari berlaku dalam kurun waktu JAKARTANIAGA.ASIA-Untuk meningkatkan iklim investasi dalam kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi khususnya untuk kegiatan niaga umum bahan bakar minyak, perlu mengubah ketentuan mengenai persyaratan dalam pengajuan izin usaha niaga umum bahan bakar minyak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan tanggal 11 Desember 2018 menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor Jakarta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor B-5214/MG.05/DJM/2021 tanggal 20 Mei 2021, perihal Persyaratan Teknis Izin Usaha Niaga Migas Untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM. Edaran ditujukan kepada Direktur Utama Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM dan Direktur Utama Badan Usaha Site De Rencontre Rare Et Gratuit. Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ignasius Jonan pada tanggal 11 Desember 2018 menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi dalam kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi khususnya untuk kegiatan niaga umum bahan bakar minyak BBM. Demikian dikutip dari keterangan Kementerian ESDM, Rabu 16/1/2019.Pasal I aturan ini menyatakan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569 diubah, di mana ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf d dihapus dan ayat 6 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi 1. Izin survei sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi kegiatan a. Survei Umum Minyak dan Gas Bumi Survei Umum Migas Non Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non-Nonvensional. 2. Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi kegiatan a. Pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar Pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar Pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data disclosed data dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan a. pengolahan Minyak Bumib. pengolahan Gas Bumic. pengolahan Hasil Olahand. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan a. penyimpanan Minyak Bumib. penyimpanan Bahan Bakar Minyakc. penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBGd. penyimpanan Hasil lzin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi kegiatan usaha a. Pengangkutan Minyak Pengangkutan Bahan Bakar Pengangkutan Gas Bumi melalui Pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau Pengangkutan Hasil Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi kegiatan a. Niaga Minyak Niaga Umum Bahan Bakar Niaga Terbatas Bahan Bakar Niaga Umum Hasil Olahan. e. Niaga Terbatas Hasil Niaga Gas Bumi melalui pipa. g. Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan Niaga LPG, LNG, CNG atau itu, ketentuan Pasal 26 huruf d diubah sehingga Pasal 26 berbunyi bahwa jangka waktu usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 6, sebagai berikuta. Untuk Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun untuk setiap Untuk Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 tahun untuk setiap perpanjanganc. Untuk Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5 paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 tahun untuk setiap Untuk Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun untuk setiap lainnya pada Pasal 38 sehingga berbunyi 1. Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 huruf b wajib a. memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit kl seribu lima ratus kilo liter.b. menguasai/sewa/kerja sama atas sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit kl seribu lima ratus kilo liter 1. Dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Milik pihak lain secara eksklusif, dengan jangka waktu paling sedikit 10 Sarana dan fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibangun dan/atau dikuasai/ disewa/ dikerjasamakan pada wilayah jaringan distribusi niaga yang antara Pasal 53 dan Pasal 54, disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 53A yang berbunyi Permohonan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dan/ atau Niaga Umum Hasil Olahan, yang telah diajukan kepada Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses penyelesaiannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri pula, Lampiran VII tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai persyaratan administratif dan teknis serta tata cara pengajuan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ara/fdl Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM berkomitmen mempermudah izin berusaha, salah satunya di sektor minyak dan gas bumi Migas. Di sektor ini, kemudahan juga diberikan bagi calon penyalur bahan bakar minyak BBM, bahan bakar gas BBG, dan liquefied petroleum gas LPG.Pertama calon penyalur mengajukan diri ke badan usaha niaga migas, misalnya Pertamina. Badan usaha niaga migas nantinya akan menunjuk calon penyalur tersebut untuk menyalurkan, misalnya BBM. Badan usaha niaga migas ini nantinya wajib menyampaikan Laporan kepada Kementerian ESDM lewat Direktorat Jenderal Ditjen data laporan tersebut memuat, hal-hal sebagai berikut, mulai dari nama penyalur, akta pendirian, tanda daftar perusahaan TDP, nomor pokok wajib pajak penyalur, komisaris dan direksi, surat perjanjian kerja sama penyalur, dokumen keselamatan sesuai dengan ketentuan perundangan, dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan perundangan, dan izin lokasi dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi sarana dan fasilitas. "Badan usaha pemegang izin dalam menyalurkan BBM, BBG, LPG ini melalui penyalur yang ditunjuk badan usaha melalui seleksi. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha swasta nasional yang dibentuk oleh pemegang izin niaga umum untuk melakukan kegiatan penyaluran," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Harya Adityawarman di Gedung Migas, Jakarta Selatan, Kamis 15/3/2018.Untuk menjadi penyalur BBM, wajib memiliki sarana dan fasilitas untuk kegiatan penyaluran darat truk, stasiun pengisian bahan bakar. Untuk kegiatan penyaluran transportasi laut, penyalur dapat menguasai sarana dan fasilitas kapal."LPG juga sama, tapi karena ini tugasnya Ditjen Migas ini adalah hanya ke Ditjen Migas tapi di sini nanti badan usaha niaga migas, perjanjian kerjasama, penunjukan penyalur wajib memiliki fasilitas gudang, khusus untuk penyalur LPG, wajib memiliki sarana fasilitas pengangkutan," untuk menjadi penyalur BBG, wajib memiliki sarana dan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas SPBG.Harga jual oleh penyalur, masing-masing adalah sebagai berikut1. Jenis BBM tertentu, jenis BBM khusus penugasan dan LPG tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan BBG sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah3. Jenis BBM umum dan jenis LPG umum sesuai dengan harga yang ditentukan oleh badan usaha niaga migas."Yang penting setelah ini ya, penyalur dapat melakukan kegiatan langsung setelah berlakunya perjanjian kerja sama. Kalau dulu kan harus pakai SKP surat keterangan penyalur. Setelah itu baru badan usaha akan melaporkan penunjukan ke penyalur. Nanti laporan dari badan usaha akan kita sampaikan di website kita bahwa ini penyalur yang sudah terdaftar," tambahnya. ara/ara Foto Program Subsidi Tepat MyPertamina, pembelian BBM melalui scan QR Code. Dok. PT Pertamina Patra Niaga Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Persero, mencatatkan kenaikan kinerja keuangan selama 2022. Bahkan, perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar US$ 193,07 juta atau sekitar Rp 2,89 triliun asumsi kurs Rp per US$ sepanjang 2022. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution menjabarkan, laba bersih ini didapatkan dari meningkatnya pendapatan usaha di tahun 2022 yang mencapai US$ juta, meningkat sekitar US$ juta atau 55% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Kinerja keuangan konsolidasian tahun 2022 ini telah sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang telah menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 8 Juni 2023. "Meski dalam kondisi yang menantang, tahun 2022 bisa kami lalui dengan tetap menorehkan kinerja positif serta tetap menjalankan penugasan penyaluran energi di seluruh wilayah Indonesia," tutur Alfian, dikutip dari keterangan resmi, Kamis 08/06/2023. Alfian menjelaskan, kinerja positif keuangan ini didukung oleh beberapa hal, antara lain meningkatnya pendapatan dari konsumsi produk non subsidi, serta melakukan penghematan biaya, mulai dari biaya distribusi, menjaga supply losses, dan pemanfaatan jam kerja yang efektif. "Biaya distribusi bisa Pertamina Patra Niaga tekan hingga 15% dari target tahun 2022. Lalu, menjaga supply losses dan efektivitas jam kerja berhasil mencatatkan penghematan biaya hingga mencapai lebih dari US$ 130 juta," jelasnya. Selain kinerja keuangan, kinerja operasional penyaluran energi juga turut menunjukkan tren positif. Untuk aspek ketersediaan availability BBM meningkat hingga 5%, serta ketahanan hari seluruh produk dijaga di level aman untuk seluruh jenis BBM, LPG, maupun avtur. Dari aspek ketersediaan, Pertamina Patra Niaga juga terus memperluas jaringan lembaga penyalurnya di seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2022, 96 titik BBM Satu Harga baru dioperasikan, hadirnya 64 ribu lebih pangkalan atau outlet LPG Subsidi 3 kg lewat Program One Village One Outlet OVOO, dan Pertashop yang bertambah hingga lebih dari outlet disepanjang tahun 2022. "Lewat berbagai program tersebut, Pertamina Patra Niaga melayani kebutuhan energi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar 3T," tuturnya. Amanah penugasan juga tidak luput dari prioritas Pertamina Patra Niaga. Dalam rangka menjaga penyaluran subsidi yang makin baik dan tercatat, Program Subsidi Tepat mulai diinisiasi, baik untuk penyaluran BBM maupun LPG. Selain itu, menurutnya digitalisasi juga berperan besar, di mana monitoring transaksi tidak wajar di SPBU terus diperkuat, salah satunya dengan konektivitas 528 CCTV SPBU ke Pertamina Integrated Enterprise Data & Command Centre PIEDCC. Pertamina Patra Niaga juga turut mendukung program transisi energi pemerintah. Pada 2022 telah dioperasikan 317 Green Energy Station GES, 6 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum SPKLU dan 22 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum SPBKLU. "Pencapaian ini adalah awal yang baik bagi Subholding Commercial & Trading Pertamina. Ini akan menjadi pemacu Pertamina Patra Niaga untuk terus memastikan ketersediaan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutup Alfian. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Beli BBM Subsidi di 193 Daerah Ini Wajib QR Code, Ada Kotamu? wia Membantu proses Izin Niaga Umum INU, mulai dari Sertifikasi Layak Operasi dan Instalasi Badan usaha yang ingin melakukan kegiatan perdagangan BBM/BBG/LNG/CNG harus memiliki IZIN NIAGA UMUM INU yang dikeluarkan oleh Ditjen MIGAS. Banyak client kami yang ingin mengajukan INU dengan cepat dan mudah, tetapi belum memiliki alat dan sarana yang dibutuhkan syarat INU. Hal ini dapat anda konsultasikan langsung melalui kami tentang ketentuan-ketentuan apa saja yang bisa dibantu dalam memenuhi persyaratan INU tersebut. Cara pengajuan INU harus melalui beberapa tahap dan persyaratan sbb 1. Izin Usaha Sementara Setiap badan usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan BBM/BBG/LNG/CNG, sebelum memiliki Izin Niaga Umum harus memiliki Izin Usaha Sementara dahulu. Dengan Izin Usaha Sementara ini badan usaha dapat sambil paralel memenuhi persyaratan yang lainnya untuk menuju pengajuan Izin Niaga Umum tetap. Persyaratan Izin Usaha Sementara Persyaratan Administratif Surat permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM cq. Kepala BKPM Lampiran surat permohonan Akte pendirian perusahaan dan perubahannya mencantumkan bidang usaha perdagangan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan Pengesahan akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi yang berwenang; Profil perusahaan company profile; Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP; Izin Usaha Niaga Umum BBM/Minyak Bumi/Hasil Olahan Surat Tanda Daftar Perusahaan TDP / SIUP; Surat Keterangan Domisili Perusahaan; Surat pernyataan tertulis di atas materei kesanggupan memenuhi aspek K3; Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan pengembangan masyarakat setempat; Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha; Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan; Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan BBM Nasional dan pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri; Surat pernyataan kesanggupan pencampuran Bahan Bakar Nabati ke dalam BBM yang diniagakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan Surat pernyataan dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan/keterangan diberikan dengan sebenarnya-benarnya. Kewajiban Badan Usaha selama memiliki Izin Usaha Sementara 1. Dalam jangka waktu 2 dua tahun setelah diterbitkan Izin Usaha sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, Badan Usaha wajib menyelesaikan antara lain a. Jaminan Suplai Bahan Bakar Minyak b. Persetujuan Studi Lingkungan Amdal, UKL/UPL bagi Badan Usaha yang membangun sendiri. c. Jaminan pendanaan d. Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas EPC - Agreement e. Pendaftaran merek dagang 2. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan penyelesaian secara berkala setiap 3 tiga bulan sekali. 3. Menyelesaikan pembangunan fasilitas dan sarana Niaga BBM dan melaporkan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan pembangunan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaganya secara berkala setiap 3 tiga bulan. 4. Mengajukan permohonan izin usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas Badan Pengatur setelah menyelesaikan semua kewajiban dalam Izin Usaha Sementara. 2. Izin Usaha Tetap Niaga Umum Setelah kurun waktu 2 dua tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Sementara Niaga Umum, maka badan usaha wajib menaikkan ke tahap selanjutnya yaitu pengajuan pendaftaran Izin Usaha Tetap. Untuk mendapatkan Izin Usaha Tetap ini dipersyaratkan melengkapai persyaratan secara administratif juga melengkapi persyaratan secara teknis. Persyaratan Administratif Surat permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM cq. Kepala BKPM Lampiran surat permohonan Akte pendirian perusahaan dan perubahannya mencantumkan bidang usaha perdagangan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan; Pengesahan akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi yang berwenang; Profil perusahaan company profile; Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP; Surat Tanda Daftar Perusahaan TDP / SIUP; Surat Keterangan Domisili Perusahaan; Surat pernyataan tertulis di atas materei kesanggupan memenuhi aspek K3; Izin Usaha Niaga Umum BBM/Minyak Bumi/Hasil Olahan Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan pengembangan masyarakat setempat; Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha; Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan; Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan BBM Nasional dan pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri; Surat pernyataan kesanggupan pencampuran Bahan Bakar Nabati ke dalam BBM yang diniagakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan Surat pernyataan dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan/keterangan diberikan dengan sebenarnya Konsultasi lengkap, Hubungi langsung Sarah +62-813-1000-6549 Dapatkan free 1 satu tahun info proyek seluruh Indonesia, jika proses Izin Niaga Umum melalui jasa kami ! Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai persyaratan dalam pengajuan izin usaha niaga umum bahan bakar minyak. Dengan alasan ingin meningkatkan iklim investasi dalam kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi khususnya untuk kegiatan niaga umum bahan bakar minyak, Menteri ESDM Ignasius Jonan tanggal 11 Desember 2018 menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas dari website resmi Kementerian ESDM, terdapat beberapa poin perubahan. Dalam Pasal 1 aturan ini menyatakan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569 diubah, di mana ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf d dihapus dan ayat 6 diubah. Sehingga Pasal 4 pada regulasi baru mengalami perubahan 41. Izin survei sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi kegiatana. Survei Umum Minyak dan Gas Bumi Survei Umum Migas Non Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi kegiatana. Pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar Pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar Pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data disclosed data dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatana. pengolahan Minyak Bumib. pengolahan Gas Bumic. pengolahan Hasil Olahand. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatana. penyimpanan Minyak Bumib. penyimpanan Bahan Bakar Minyakc. penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBGd. penyimpanan Hasil lzin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi kegiatan usahaa. Pengangkutan Minyak Pengangkutan Bahan Bakar Pengangkutan Gas Bumi melalui Pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau Pengangkutan Hasil Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi kegiatana. Niaga Minyak Niaga Umum Bahan Bakar Niaga Terbatas Bahan Bakar Niaga Umum Hasil Niaga Terbatas Hasil Niaga Gas Bumi melalui Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan Niaga LPG, LNG, CNG atau itu, ketentuan Pasal 26 huruf d pada PermenESDM No 29/2017 diubah. Pasal Permen ESDM No 52/2018 memperpanjang jangka waktu usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat lainnya adalah pada Pasal 38. Dalam Pasal 38 Permen ESDM No 29/2017, KemenESDM tidak mengatur secara detail mengenai pengembangan kegiatan usaha bahan bakar minyak dan menguasai fasilitas penyimpanan milik Pemegang Izin Usaha Penyimpanan untuk kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak. Namun dalam Permen ESDM No 52/2018, Kementerian mengatur lebih detail dan rinci.

daftar perusahaan pemegang izin niaga umum bbm